Wawasan Nusantara 2

Berbicara soal Wawasan sebenarnya lebih menyangkut hal-hal yang berhubungan erat dengan persoalan Pertahanan Keamanan atau Security. Namun apabila kita bertanya kembali untuk apa sebenarnyasecurity, maka jawabannya yang diperoleh tentunya bukan security untuk security, melainkan security untuk prosperity.

Begitu pula apabila prosperity telah dapat dicapai, maka sebaiknya security diperlukan lagi untuk mempertahankannya dan begitu seterusnya akan selalu terdapat interrelasi, korelasi dan interdependensi antara keduanya yang tidak akan ada hentinya.

Dalam hubungan Security Prosperty inilah maka Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa di dunia sesuai dengan letak wilayahnya, tingkat kesejahteraannya, watak kepribadiannya, keadaan sosial-budayanya serta sistem politik dan ideologinya, akan selalu berusaha mempertahankan existensinya diantara kehidupan Bangsa-Bangas di dunia. Dari sinilah akan timbul pengertian Wawasan yaitu "pandangan hidup suatu bangsa yang dibentuk oleh kondisi-kondisi lingkungannya".

Dan pandangan hidup ini akan mempengaruhi cara-cara bertindaknya dalam mempertahankan hak hidupnya atau dalam cara-cara mengajar kesejahteraan bagi warga bangsanya.

Telah banyak teori-teori mengetengahkan soal-soal Wawasan antara lain Mackinder dan Haushofer yang terkenal dengan "Heartland" teorinya yang mengetengahkan pentingnya penguasaan daratan untuk ruang hidup dan kelangsungan hidup sesuatu bangas dengan menitik-beratkan kepada penguasaan daerah jantung dan sebagainya.

Di samping itu Raleigh dan Mahan mengetengahkan pula betapa pentingnya menguasai lautan. Oleh karena dengan menguasai lautan akan menguasai pula perdagangan yang berarti menguasai kekayaan dunia, yang akhirnya akan dapat menguasai keseluruhannya.

Tidak ketinggalan pula Douhet, Mitchell dan Fuller dengan " Air-Supremacy " teorinya yang mampu menghancurkan dan mematahkan daya juang Nasional dan landasan sosial lawan dan seterusnya, yang kesemua teori-teori itu tidak lain adalah suatu usaha untuk menciptakan security demi tetap terjaminnya prosperty bangsa yang bersangkutan.

Ditilik dari perkembangan sejarahnya maka pengertian Wawasan selalu dikaitkan dengan pandangan-pandangan "geostrategi" , di mana lingkungan dan faktor-faktor geografis mempengaruhi dan dapat menentukan kekuatan dan nasib bangsa dan negara (Hans J. Morgenthau dalam bukunya "Politics among nation").

Demikian pula konsepsi Wawasan Bangsa Indonesia memuat juga pandangan-pandangan "Geopolitik" tetapi tidak didasarkan pada ajaran-ajaran "Organisme Biologis" yang mempunyai sifat berkembang biak dan expansionistis untuk mencari "Lebensraum" , melainkan "Suatu Wawasan Nusantara yang memanfaatkan konstekasi geografis Indonesia untuk mengejawantahkan segala "matives" dan "drivers" dalam usahanya untuk mencapai Tujuan-Tujuan Perjuangan Nasional serta untuk menjamin Keutuhan Bangsa. Jadi berlainan sekali dengan visie-visie Geopolitik menurut teori-teori Barat ataupun Timur yang sifatnya memebrikan pembenaran Nasional untuk tujuan-tujuan expansif, maka Wawasan Nusantara adalah sebaliknya untuk kepentingan kita sendiri, sifatnya defensif aktif dan lebih tertuju ke dalam dari pada keluar negeri.

Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional ditinjau dari faktor-faktor geopolitik dan geostrategi dapat dijelaskan sebagai berikut :

• Bentuk Geografis.

Negara Indonesia terdiri dari atas sejumlah besar kepulauan dalam bentuk "Archipelago" dalam arti Indonesia dengan laut-laut dan pulau-pulau sebagai kesatuan yang utuh. Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia menyatakan bahwa Perairan Indonesia ialah laut wilayah ( Laut Territorial ) Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Oleh karenanya Indonesia menganggap mempunyai hak kedaulatan atas segala perairan yang terletak di dalam batas-batas garis laut wilayah, atas wilayah daratan dan ruang udara di atasnya. Dengan demikian jelas bahwa Negara Republik Indonesia berada dalam satu kesatuan wilayah yang utuh dan terdiri atas wilayah daratan, wilayah laut territorial dan perairan pedalaman beserta ruang udara diatasnya. Oleh karena itu Wawasan Nusantara adalah Wawasan yang mampu menampung segala unsur yang mencakup perpaduan aspek-aspek laut, darat dan udara, baik untuk pencapaian Tujuan-Tujuan Perjuangan Nasional maupun untuk kepentingan-kepentingan Pertahanan dan Keamanan Nasional.

• Posisi Silang.

Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan besar terletak pada persimpangan jalan atau jalan silang antara dua benua dan samudera yang pengaruh silangnya mempunyai impact-impact ideologis, politis, sosial ekonomis, militer maupun demografis.

Oleh karena itu Ketahanan Nasional kita mendapat tantangan yang kuat terhadap arus lalu lintas silang, sehingga hanya ada dua kemungkinan yaitu survive atau tenggelam dilanda arus. Dan Ketahanan Nasional dapat dijamin apabila persyaratan Integrasi Nasional dapat dipenuhi. Untuk itulah maka mutlak diperlukan adanya Wawasan Nusantara yang dianggap mampu untuk membentuk dan memelihara Integrasi Nasional.

• Faktor - Faktor Perbatasan.

Letak geografis Negara Indonesia yang berbatasan dengan wilayah-wilayah negara Tetangga baik perbatasan-perbatasan yang berupa daratan, laut territorial maupun perbatasan wilayah udara, harus dimanfaatkan dan dikembangkan dalam bentuk politik bertetangga baik. Hal ini sehubungan dengan isi dan tujuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1970 yang melalui "Teori Kerukunan" dari DR. Priyatna akan diusahakan untuk mendapatkan pengakuan langsung, setidak-tidaknya secara diam-diam ataupun tidak langsung dari lingkungan dunia Internasional, sehingga maksud Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk memperjuangkan terwujudnya suatu "Keutuhan Nusantara" dapat dicapai, sehingga akan mempermudah Wawasan Nusantara untuk membentuk dan membina Integrasi Nasional dalam rangka menciptakan Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia.

Dengan demikian jelaslah betapa ampuhnya Wawasan Nusantara Indonesia dalam peranannya sebagai sarana ataupun sebagai dasar konsepsi-konsepsi strategi lainnya, baik dalam bidang-bidang pencapaian.

Tujuan-Tujuan Perjuangan Nasional maupun untuk kepentingan-kepentingan Pertahanan dan Keamanan Bangsa Indonesia sendiri.

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

Wawasan Nusantara sebagai landasan pandangan hidup Bangsa Indonesia telah mendapatkan kemantapannya setelah melalui proses pemikiran-pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila dan proses pengolahan berdasarkan sendi-sendi Ilmu Pengetahuan maupun pengalaman-pengalaman, baik yang bersumber pada pengalaman-pengalaman Bangsa-Bangsa lain di dunia.

Tibalah saatnya bagi kita sekarang untuk memenuhi tahap pengembangan dan pengisian Wawasan Nusantara tersebut, yaitu di satu pihak keluar untuk mendapatkan pengakuan setidak-tidaknya konsensus Internasional yang menyangkut Wawasan Nusantara dan di lain pihak ke dalam untuk memanfaatkan Wawasan Nusantara tersebut bagi pencapaian Kesejahteraan Bangsa dan untuk kepentingan-kepentingan Keamanan Nasional.

Telah kita fahami bersama bahwa inti-inti pokok Wawasan Nusantara menurut Jenderal Hasnan Habib, adalah meliputi antara lain Kebulatan Wilayah Nasional, Satu Kesatuan Bangsa, Satu Tujuan dan Tekad Perjuangan, Satu Kesatuan Hukum,Satu Kesatuan Sosial-Budaya, Satu Kesatuan Ekonomi dan Satu Kesatuan Hankam.

Dalam hal ini yang perlu kita kembangkan adalah Kebulatan Wilayah Nasional yang harus memuat Kedaulatan atas wilayah Daratan, Wilayah Laut Territorial beserta Perairan Pedalaman dan Wilayah atau Ruang Udara yang berada diatasnya.

Sehubungan dengan persoalan ruang udara di atas wilayah Negara, DR Priyatna menganggap perlu diadakannya pemikiran-pemikiran yang prinsipil untuk memperkembangkan suatu Teori Nusantara yang akan merupakan dasar bagi suatu Doktrin Nusantara. Untuk ini DR Priyatna mengadakan penelaahan masalahnya yang didasarkan atas Doktrin-Doktrin Hukum Internasional yang telah diterima dan Ketentuan-Ketentuan Hukum serta Kebiasaan Internasional, yang disistematisir sebagai berikut :

• Pertimbangan dari segi-segi Doktrin yang ada, yakni Doktrin Kebutuhan (Doctrine of Necessity) dan Doktrin Hak Mempertahankan Diri (Doctrine of Right of self Preservation). Di sini dimaksudkan bahwa "dibenarkan untuk menciptakan beberapa bentuk keadaan yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan dan bahaya dari manapun datangnya".
• Pertimbangan berdasarkan Ketentuan Hukum dan Kebiasaan Internasional yang berlaku khususnya dalam hubungan dengan apa yang tercantum di dalam pasal satu Konvensi Chicago 1944. Di sini telah dicantumkan prinsip Kedaulatan Negara di atas wilayah negaranya, sehingga secara doktriner (menurut ketentuan Hukum Internasional yang berlaku) ruang udara tersebut menjadi hak Kedaulatan Negara dan dengan demikian bentuk daerah itu merupakan suatu "Kesatuan Politik yang berbentuk Tiga Dimensi".

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 1960, ruang udara di atas wilayah Indonesia, yakni di atas wilayah daratan dan wilayah perairan territorial menjadi hak kedaulatan Indonesia. Dengan demikian pengertian dan masalah Kedaulatan Wilayah dalam "Bentuk Tiga Dimensi" ini telah ditampung di dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dimana antara lain dinyatakan bahwa "dengan perairan Indonesia dimaksud bagian Wilayah Negara yang terdiri dari air.

Sebagaimana diketahui wilayah suatu negara yang terdiri atas nama negara itu mempunyai kedaulatan dapat meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara".

Selanjutnya unsur-unsur integrasi nasional lainnya yang berupa Kesatuan Bangsa, Satu Kesatuan Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya, Satu Kesatuan Tekad dan Perjuangan dan Satu Kesatuan Hankam, melalui Kebulatan Wilayah Nasional akan lebih mudah diwujudkan.

Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya dengan usaha-usaha yang bersifat Internasional rechtelijk ialah kegiatan-kegiatan praktis yang merupakan implementasi, pengisisan maupun aplikasinya dari pada Wawasan Nusantara yang untuk jelasnya dapat kita pelajari beberapa kasus sebagai berikut :

• Usaha-usaha pengeboran minyak dan gas bumi dilepas pantai (off shore mining) dimana PN Pertamina adalah merupakan fakta diakuinya secara tidak langsung Mare Nostrum Indonesia sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1960 oleh dunia Internasional. Hal ini diperkuat lagi oleh para pengusaha asing yang melakukan kerjasama dengan pihak Pertamina, selalu tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku bagi warga negara Indonesia sehingga secara tidak langsung pula merupakan pengakuan dunia Internasional atas wilayah laut territorial Indonesia sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Np. 4 /1960.
• Dengan adanya perjanjian-perjanjian penangkapan ikan khusus bagi nelayan-nelayan Jepang diperairan laut Banda, berarti pula bahwa secara tidak langsung mereka mengakui akan kekuatan Indonesia atas laut wilayah, hingga Jepang tidak berani lagi menangkap ikan diluar wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian dan untuk itu masih harus dilengkapi dengan surat izin penangkapan ikan dari Pemerintah Indonesia.
• Dalam perjanjian-perjanjian bilateral mengenai Penerbangan Sipil selalu ada kemauan dari pihak asing untuk mematuhi Peraturan_peraturan Penerbangan yang berlaku di wilayah udara Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1960. Disamping itu di dalam tiap-tiap Perjanjian Penerbangan antara Indonesia dengan pihak asing, maka istilah wilayah ke dalam bahasa Indonesia selalu ditegaskan sebagai wilayah daratan dan laut perairan territorial dan ruang udara yang ada diatasnya sebagai wilayah yang berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa hal inipun merupakan fakta pengakuan tidak langsung atas ruang udara Indonesia.

Dengan adanya kasus-kasus diatas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa kasus-kasus tersebut adalah merupakan fakta-fakta pengakuan tidak langsung oleh pihak asing terhadap kekuasaan Indonesia atas laut wilayah dan ruang udara diatasnya sebagaimana terdapat di dalam penjelasan Undang-Undang No. 4 Tahun 1960. sehingga dengan demikian banyaknya fakta-fakta tersebut akan mempunyai kekuatan normatif (Normative Kraft des Faktischen)

KESIMPULAN - KESIMPULAN

Wawasan Nusantara sebagai suatu landasan hidup bagi Bangsa Indonesia mutlak harus ada dan wajib dikaji dan dikembangkan terus sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

            Oleh karena Bngsa Indonesia hidup bersama-sama diatas panggung pergaulan Internasional bangsa-bangsa di dunia, maka Wawasan Nusantara mutlak harus dimiliki sebagai akibat Doktrin Kebutuhan (Doctrine of Necessity) dan Doktrin Hak Mempertahankan Diri (Doctrine of Right of Self Prevention).

Dengan adanya falsafah Pancasila yang berwatak toleran ditambah dengan letak geografis Negara Indonesia yang berada pada posisi silang, maka mutlak diciptakannya suatu Integrasi Nasional di segala bidang untuk mendapatkan Ketahanan Nasional sebagai syarat mutlak guna mencapai Tujuan-Tujuan Perjuangan Nasional.

Sumber : http://www.facebook.com/note.php?note_id=176581989026015

Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

Latar belakang

Falsafah pancasila

Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah:

1. Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing.
2. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Aspek kewilayahan nusantara

Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa.

 

Aspek sosial budaya

Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda - beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang besar.mengenai berbagai macam ragam budaya.

 

Aspek sejarah

Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia.

 

Fungsi

1. Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.
2. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
3. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
4. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:

• Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
• Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.
• Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya:

1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI.
2. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.
3. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.

Tujuan

Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:

1. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial".
2. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

Implementasi

Kehidupan politik

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:

1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
3. Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

Kehidupan ekonomi

1. Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
2. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.
3. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.

Kehidupan sosial

Tari pendet dari Bali merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan sebagai implementasi dalam kehidupan sosial.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu :

1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
2. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.

Kehidupan pertahanan dan keamanan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu :

1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.
2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.
3. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara